Pulaupulau kecil memiliki potensi sumber daya terbarui yang seringkali dimanfaatkan bagi kepentingan rnanusia. Potensi pulau-pulau kecil dari segi keanekaragaman hayati, keindahan panorama alam dan budaya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, termasuk pariwisata. Pulau-pulau kecil memiliki potensi ketautan yang cukup besar. Potensi perikanan Potensiapa saja yang mungkin dapat dioptimalkan dari laut Indonesia? 5 Potensi laut Indonesia adalah 1) penghasil ikan, udang, cumi-cumi, dan sebagainya; 2) penghasil energi dan juga bahan tambang; 3) jalur perhubungan laut; 4) aset pariwisata; dan 5) sumber daya alam laut seperti terumbu karang. 25 Pemanfaatan Sumber Daya Alam 1) Bidang Pertanian Tanah yang subur dan ketersediaan lahan yang luas disertai iklim yang mendukung merupakan kekayaan alam yang tak terhingga yang Alloh berikan kepada rakyat Indonesia. Maka tak heran jika mayoritas rakyat Indonesia mayoritas menjadikan bidang pertanian sebagai mata pencaharian utama mereka. Menciptakanforum komunikasi bagi berbagai pemangku kepentingan untuk bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan menuangkan gagasan yang dapat memberikan kontribusi bagi pengelolaan sumber daya air yang lebih baik. Menghimpun dan mempererat tali silaturahmi di antara para ahli teknik hidraulik Indonesia. Tujuan Udaratermasuk dalam potensi sumber daya alam karena memiliki fungsi dan manfaat bagi kehidupan. Selain digunakan untuk bernapas, udara yang berada di lapisan atmosfer bisa melindungi kita dari sinar ultraviolet serta benda- benda luar angkasa yang akan jatuh ke bumi. Udara tersusun dari 3 unsur yang utama yakni udara keringm uap air dan aerosol. PotensuDaerah adalah Sumber Daya, baik Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh suatu daerah. Data Pontesi Daerah memberikan gambaran sektor-sektor yang dominan dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi. Secara geografis letak kabupaten Bekasi berada pada posisi 6o 10 53 6o 30 6 Lintang Selatan dan 160o . Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. sumber gambar Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar pulau dengan panjang garis pantai kurang lebih km. Di sepanjang garis pantai ini terdapat berbagai potensi sumber daya alam seperti perikanan, perkebunan, pertambangan dsb. Potensi-potensi tersebut perlu dikelola secara terpadu agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Wilayah pesisir secara ekologis merupakan daerah pertemuan antara ekosistem darat dan laut. Ke arah darat meliputi bagian tanah, baik yang kering maupun yang terendam air laut, dan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik laut seperti pasang surut, ombak dan gelombang serta perembesan air perkembangan wilayah pesisir dan sumberdaya laut di Indonesia pada posisi strategis akan menghasilkan keuntungan ekonomi berupa devisa hasil ekspor. Kontribusi yang demikian akan terus berlangsung, apalagi terdapat berbagai aktivitas masyarakat yang tidak sesuai dengan kemampuan dan daya dukung lingkungan, seperti kegiatan perikanan tangkap, budidaya perikanan, dan industri pariwisata yang berbagai aktivitasnya hanya mengejar keuntungan ekonomi semata. Berbagai upaya pemanfaatan harus dilakukan secara terencana dan tepat, agar dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan terutama terakomodasinya kesejahteraan masyarakat pesisir. Total potensi lestari dari sumber daya perikanan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6,7 juta ton per tahun, masing-masing 4,4 juta ton di perairan teritorial dan perairan nusantara serta 2,3 ton di perairan ZEE sumber Departemen Kelautan dan Perikanan. Sedangkan di kawasan pesisir, selain kaya akan bahan-bahan tambang dan mineral juga berpotensi bagi pengembangan aktivitas industri, pariwisata, pertanian, permukiman, dan lain sebagainya. Seluruh nilai ekonomi potensi sumberdaya pesisir dan laut mencapai 82 milyar dollar AS per tahun. Namun pada kenyataannya, kinerja pembangunan bidang kelautan dan perikanan belumlah optimal, baik ditinjau dari perspektif pendayagunaan potensi yang ada maupun perpektif pembangunan yang berkelanjutan. Ekosistem pesisir dan lautan yang meliputi sekitar 2/3 dari total wilayah teritorial Indonesia dengan kandungan kekayaan alam yang sangat besar, kegiatan ekonominya baru mampu menyumbangkan + 20,06% dari total Produk Domestik Bruto Rohmin 2001 dalam darajati, 2004. Padahal negara-negara lain yang memiliki wilayah dan potensi kelautan yang jauh lebih kecil dari Indonesia seperti Norwegia, Thailand, Philipina, dan Jepang, kegiatan ekonomi kelautannya perikanan, pertambangan dan energi, pariwisata, perhubungan dan komunikasi, serta industri telah memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDB mereka, yaitu berkisar 25-60% per tahun Dahuri et al, 2008. Ini menunjukan bahwa kontribusi kegiatan ekonomi berbasis kelautan masih kecil dibanding dengan potensi dan peranan sumberdaya pesisir dan lautan yang sedemikian besarnya, pencapaian hasil pembangunan berbasis kelautan masih jauh dari ikan secara masif terjadi di seluruh perairan Indonesia. Pemetaan tingkat penangkapan ikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menunjukkan kebanyakan status eksploitasi ikan demersal, pelagis besar, dan udang telah mencapai titik maksimum. Penangkapan ikan di beberapa wilayah bahkan masuk zona merah karena melebihi ambang batas yang menyebutkan sejak 2011 Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan keputusan pemanfaatan ikan yang diperbolehkan maximum sustainable yield/MSY sebesar 80% dari potensi lestari. Potensi lestari sendiri merupakan besaran penangkapan ikan yang masih memberi kesempatan bagi ikan untuk melakukan regenerasi sehingga tidak mengurangi 2011 tercatat penangkapan ikan telah melebihi batas, yakni 82%. Angka tersebut belum termasuk tangkapan ilegal yang ditaksir mencapai 25% dari total potensi sehingga akumulasi pemanfaatan ikan mencapai 107%. Kondisi itu menunjukkan penangkapan ikan telah melampaui MSY sehingga berujung pada terancamnya keberlanjutan stok ikan. Padahal Indonesia memiliki potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia sebesar 6,7 juta ton per tahun tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ZEEI yang terbagi dalam sembilan wilayah perairan utama Indonesia. Dari seluruh potensi sumber daya tersebut, guna menjaga keberlanjutan stok ikan jumlah tangkapan yang diperbolehkan JTB sebesar 5,12 juta ton per tahun Sekretariat Kabinet, 2016.Volume dan nilai produksi untuk setiap komoditas unggulan perikanan budidaya dari tahun 2010-2014 mengalami kenaikan, terdiri dari 1 Udang mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 14,03%; 2 Kerapu mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 9,61%; 3 Bandeng mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 10,45%; 4 Patin mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 30,73%; 5 Nila mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 19,03%; 6 Ikan Mas mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 14,44%; 7 Lele mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 26,43%; 8 Gurame mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 17,70%; dan 9 Rumput Laut mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 27,72%.Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan pemanfaatan potensi yang mucul dalam pengelolaan sumberdaya laut ini, maka dibutuhkan suatu model pengelolaan yang memadukan unsur masyarakat pengguna kelompok nelayan, pengusaha perikanan, dll dan pemerintah yang dikenal dengan Comanagement yang menghindari peran dominan yang berlebihan dari satu pihak dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut sehingga pembiasaan aspirasi pada satu pihak dapat dieliminasi. Melalui model ini, pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dapat dilaksanakan dengan menyatukan lembaga-lembaga terkait terutama masyarakat dan pemerintah dalam setiap proses pengelolaan sumberdaya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan. 1 2 Lihat Money Selengkapnya Pemerintah Indonesia menyadari bahwa laut memiliki ruang yang tak terbatas untuk bisa dimanfaatkan secara ekonomi. Pemanfaatan tersebut, bisa menggerakkan roda ekonomi yang akan saling terhubung antar sektor Dengan memberikan ruang untuk dimanfaatkan, maka laut bisa menghasilkan nilai ekonomi yang tak terhingga dan bermanfaat untuk mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, pemanfaatan ruang laut juga akan bisa membantu Negara untuk menambah pundi-pundi keuangan secara cepat. Hal itu, juga selaras dengan tujuan untuk meningkatkan kas Negara yang berasal dari bidang pengelolaan ruang laut Namun demikian, dorongan kegiatan ekonomi tersebut tidak boleh melupakan prinsip keberlanjutan yang diyakini akan bisa menjaga lautan dari kerusakan dan menjaga keberlangsungan ekosistem yang ada di dalamnya Pemanfaatan ruang laut yang ada di wilayah perairan Indonesia harus bisa berjalan sesuai dengan prinsip berkelanjutan untuk kelestarian lingkungan dan sumber daya alam di laut. Prinsip tersebut tidak boleh dilanggar, karena untuk menjaga ekosistem di laut tetap dalam kondisi baik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, walau ada kewajiban untuk bisa tetap menjaga prinsip keberlanjutan, namun pemanfaatan ruang laut akan tetap bisa dilakukan seperti sebelumnya yang di antaranya adalah untuk kegiatan perekonomian secara nasional. Untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran prinsip berkelanjutan yang dilakukan pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP melibatkan perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang fokus pada bidang kelautan, ekonomi, dan lingkungan. “Ruang laut sarat dengan keilmuan makanya kita ajak para ahli untuk membantu dalam menyiapkan kebijakan maupun program-program penataan ruang laut,” ungkap dia belum lama ini di Jakarta. baca Perikanan Berkelanjutan untuk Masa Depan Laut Dunia Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono kanan melihat budi daya lobster di perairan dekat Pelabuhan Perikanan Teluk Awang, Lombok Tengah, NTB, Rabu 24/3/2021. Foto KKP Menurut Trenggono, kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan ruang laut bentuknya tidak terbatas. Selain untuk penanaman kabel atau pipa bawah laut yang berfungsi sebagai sarana telekomunikasi, juga ada kegiatan pengeboran minyak, gas alam, hingga kegiatan pariwisata. Seluruh kegiatan tersebut, sudah berkontribusi pada penerimaan negara bukan pajak PNBP dan itu selaras dengan upaya yang sedang dilakukan KKP saat ini, yakni terus mendorong peningkatan PNBP hingga mencapai Rp12 triliun pada 2024 mendatang. “Untuk itu kegiatan ekonomi di ruang laut tetap harus didorong agar manfaat yang didapat Negara maupun masyarakat menjadi lebih optimal,” tambah dia. Dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang laut, harus dilakukan dengan selalu memegang prinsip keberlanjutan. Jika tidak, maka ancaman keberlangsungan seluruh makhluk hidup di laut akan menjadi nyata dan itu sama saja dengan memicu kerusakan dan kepunahan. Dengan menjaga prinsip keberlanjutan, maka akan terjaga juga ekosistem yang ada di laut, seperti padang lamun, terumbu karang, dan semua jenis biota laut yang sudah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Prinsip Keberlanjutan Menurut Trenggono, dengan menjaga laut melalui penerapan prinsip berkelanjutan dalam pemanfaaatan ruang laut, maka itu berarti akan ikut berperan menghasilkan oksigen, sumber pangan yang bergizi, dan juga mengurangi efek pemanasan global. “Ruang laut ini harus dijaga. Kalau enggak dijaga, efek lebih luas dalam kurun waktu yang panjang yang akan mengganggu ekosistem kehidupan,” tutur dia. baca juga Ini Buah Manis Penerapan Prinsip Berkelanjutan pada Perikanan Tuna Nelayan saat membongkar ikan tongkol di kapal. Disaat ikan tongkol banyak, harga yang awalnya Rp18 ribu/kg bisa turun hingga Rp13-14 ribu/kg. Foto Falahi Mubarok/ Mongabay Indonesia Sedangkan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut PRL KKP Tb Haeru Rahayu menambahkan bahwa sejak penataan dilakukan lebih baik, angka PNBP untuk bidang PRL mengalami kenaikan pada 2021 menjadi Rp7,9 miliar. Sebelumnya, pada 2020 angka PNBP dari bidang yang sama jumlahnya hanya Rp3,7 miliar. Kenaikan angka tersebut bersumber dari penerimaan yang berasal dari perizinan, pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional, dan kerja sama pemanfaatan KSP untuk pulau-pulau kecil yang ada di seluruh Indonesia. Agar nilai PNBP terus meningkat, pelayanan kepada masyarakat untuk bidang PRL juga terus ditingkatkan setiap saat. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga akan semakin intensif dimanfaatkan, salah satunya untuk proses perizinan, sehingga pengajuan menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Dari sisi regulasi, KKP saat ini tengah menyelesaikan peraturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja UUCK tenang pengelolaan ruang laut. Aturan turunan tersebut diharapkan bisa menyederhanakan penataan regulasi dan kegiatan ekonomi, khususnya di ruang laut. Pemanfaatan ruang laut dengan prinsip berkelanjutan memang sudah menjadi perhatian utama KKP sejak lama. Termasuk, untuk kegiatan penangkapan ikan yang bernilai ekonomi tinggi seperti Kakap dan Kerapu, juga Tuna di perairan Indonesia. Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Yuliadi, pengelolaan harus dilakukan dengan baik melalui prinsip keberlanjutan, terutama di perairan kepulauan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia WPPNRI Timur Indonesia. Adapun, WPPNRI yang dimaksud, di antaranya adalah 713 yang mencakup wilayah perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali, 714 yang mencakup perairan Teluk Tolo dan Laut Banda, dan 715 perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau. baca juga Beratnya Mewujudkan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan Panorama laut dari Dermaga Ketapang menuju ke Pulau Pahawang, Lampung. Foto L Darmawan/Mongabay Indonesia Salah satu upaya untuk bisa menjaga sumber daya laut dengan berkelanjutan, adalah menjalin kerja sama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara YKAN. Melalui kerja sama, diharapkan peningkatan produksi perikanan tangkap bisa tercapai dengan tetap berkelanjutan. Menurut Yuliadi, dengan adanya kerja sama, tata kelola perikanan untuk Kakap dan Kerapu Laut diharapkan bisa meningkat dan tetap dalam koridor prinsip keberlanjutan. Kemudian, bisa meningkatkan ketersediaan data, sistem informasi, dan teknologi. “Itu untuk pengelolaan perikanan Tuna yang berkelanjutan di perairan kepulauan,” jelas dia di Bandung, Jawa Barat, belum lama ini. Yuliadi menyebutkan, perlunya dilakukan pengelolaan dengan prinsip berkelanjutan, karena selama ini permintaan pasar terus meningkat terhadap Kakap, Kerapu Laut, dan juga Tuna. Akibatnya, itu mendorong penangkapan di alam berlebih dan bisa menyebabkan sumber daya menurun. Padahal, ketiga komoditas tersebut bernilai ekonomi penting, baik bagi Indonesia ataupun juga negara lain. Untuk itu, melalui kerja sama dengan YKAN diharapkan pengelolaan sumber daya kelautan bisa menjadi lebih baik, melalui penerapan prinsip keberlanjutan. Sinergi Kehidupan Direktur Program Kelautan YKAN Muhammad Ilman mengatakan, perlindungan wilayah daratan dan perairan adalah bagian dari sistem penyangga kehidupan yang bisa mewujudkan keselarasan alam dan manusia melalui tata kelola sumber daya alam yang efektif. Juga, bisa mengedepankan pendekatan nonkonfrontatif, dan membangun jaringan kemitraan dengan seluruh pihak kepentingan untuk mewujudkan Indonesia yang lestari. Oleh karena itu, upaya untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan harus senantiasa didukung penuh. Sebagai negara kepulauan dengan luas perairan yang mencapai lebih dari 70 persen dari total wilayah dengan kekayaan hayati laut yang melimpah, maka sektor kelautan dan perikanan menjadi sangat penting bagi Indonesia. “Kami berharap kerja sama ini menjadi salah satu upaya dan strategi untuk mengelolanya secara berkelanjutan,” terang dia. perlu dibaca Menghitung Indeks Kekayaan Laut Indonesia untuk Perikanan Keberlanjutan Kearifan lokal menjaga laut dijalankan penuh nelayan Aceh dengan tidak menggunakan bom atau pukat harimau. Foto Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia Dalam sebuah kesempatan, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono pernah mengucapkan bahwa untuk bisa mewujudkan pengelolaan wilayah perairan laut dengan sumber daya alam yang ada di dalamnya, itu memerlukan sinergi antara semua pihak yang terkait dan berkepentingan. Bagi dia, Pemeritah Indonesia tidak dapat bekerja sendiri untuk melaksanakan pengelolaan tersebut dan memerlukan dukungan dari semua pihak. Oleh karenanya, sinergi, kerja sama, dan kolaborasi adalah sebuah keniscayaan yang harus bisa diwujudkan. Di mata dia, perikanan tangkap Indonesia berada dalam kondisi multi spesies, multi habitat, multi stakeholder, dan multi alat tangkap. Semua keragaman itu, harus bisa bersinergi untuk mewujudkan pengelolaan laut yang bermanfaat dan berkelanjutan. “Begitu beragam kekuatan kita, begitu beragam pula tantangan sekaligus peluang yang ada, bekerja bersama dalam satu harmoni adalah prasyarat mutlak jika ingin sektor kelautan dan perikanan yang kita cintai ini melaju pesat,” pungkas dia. Artikel yang diterbitkan oleh alat tangkap ikan, biota laut, featured, kapal penangkap ikan, kesejahteraan nelayan, komitmen jokowi, perikanan berkelanjutan, Perikanan Kelautan, perikanan tangkap, satwa dilindungi, satwa laut

pemanfaatan potensi sumber daya alam laut dapat memberikan kontribusi bagi